Jemput Bola ala DPMPTSP Pemprov Jatim: Bikin Urus Izin Usaha Nggak Lagi Bikin Pusing
SURABAYA, maribahas.com - Bagi generasi Milenial dan Gen Z hari ini, menjadi seorang pengusaha (entrepreneur) seolah sudah menjadi cita-cita kolektif.
Punya coffee shop sendiri, merintis brand pakaian lokal, atau membangun creative agency rasanya jauh lebih seksi daripada sekadar duduk di kubikel kantor dari jam sembilan pagi sampai lima sore. Namun, di balik impian indah menjadi "CEO" bagi bisnis sendiri, ada satu tembok tebal yang sering kali bikin anak muda ciut nyali duluan: birokrasi dan perizinan.
Dengar kata "NIB", "KBLI", sampai "OSS", bawaannya sudah overthinking. Banyak yang masih terjebak trauma masa lalu, menganggap bahwa mengurus izin usaha itu ribet, berbelit-belit, dan harus bolak-balik kantor dinas. Padahal, kalau kita mau buka mata sedikit, wajah pelayanan publik kita sekarang sudah jauh lebih ramah.
Salah satu bukti nyatanya baru saja terjadi di Hotel Santika Gresik pada Kamis (5/11/2026) lalu. Alih-alih duduk manis di belakang meja menunggu para pengusaha datang membawa tumpukan map, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) Provinsi Jawa Timur justru memilih "turun gunung". Mereka menggelar program proaktif bernama Klinik Investasi Keliling (KLIK).
Program KLIK ini ibarat customer service VVIP yang mendatangi langsung para pelanggannya. Tujuannya sangat jelas: mendekatkan layanan konsultasi, memberikan sosialisasi aturan terbaru, dan memfasilitasi perizinan secara langsung di tempat. Pendekatan "jemput bola" ini menjadi angin segar bagi para pelaku usaha, memastikan bahwa mereka tidak sendirian saat tersesat di dalam sistem perizinan.
Angka yang Berbicara: Bukti Jatim Ramah Investor
Kenapa urusan perizinan ini menjadi sangat krusial? Jawabannya ada pada perputaran roda ekonomi daerah. Dalam acara tersebut, Kepala Seksi Pembinaan Pelaksanaan Penanaman Modal DPMPTSP Provinsi Jawa Timur, Samsul Arifin, membeberkan sebuah data yang bikin kita patut berbangga.
Sepanjang bulan Januari hingga September 2026, realisasi investasi di Jawa Timur sudah tembus angka Rp110,53 triliun! Angka ini sudah menutupi sekitar 75 persen dari total target tahunan mereka yang dipatok di Rp147,7 triliun. Tapi, mari kita jangan cuma terpaku pada deretan nol di belakang kata triliun tersebut. Mari kita lihat dampak sosialnya.
Realisasi ratusan triliun itu berasal dari 130.172 proyek yang tersebar di Jawa Timur, dan yang paling penting: investasi ini berhasil menyerap 215.631 tenaga kerja. Artinya, ada lebih dari dua ratus ribu dapur keluarga yang tetap bisa mengepul karena roda bisnis berjalan lancar.
Fakta menarik lainnya, investasi ini tidak didominasi oleh pemodal asing. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) justru mendominasi dengan capaian Rp74,27 triliun (sekitar 67 persen). Sementara Penanaman Modal Asing (PMA) berada di angka Rp36,26 triliun (32,8 persen).
Ini adalah bukti sah bahwa "Raja" di rumah kita sendiri adalah para pengusaha lokal yang terus bertumbuh, berekspansi, dan membuka lapangan pekerjaan untuk warga sekitarnya.
Menjinakkan "Monster" Bernama OSS dan KBLI
Meski sistem sudah go digital melalui Online Single Submission Risk Based Approach (OSS-RBA), nyatanya masih banyak pelaku usaha yang gagap teknologi atau bingung dengan regulasi terbaru. Di sinilah peran KLIK menjadi sangat vital.
Samsul Arifin mengingatkan satu hal yang sering kali dilupakan oleh para pengusaha, baik skala menengah maupun besar: Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM). Menjelang periode triwulan IV tahun 2026 ini, tingkat kepatuhan pelaporan harus digenjot.
“Kami sangat berharap kepada Bapak dan Ibu semuanya untuk segera menyampaikan laporan LKPM-nya di awal-awal tanggal,” imbaunya dengan nada persuasif.
LKPM ini bukan sekadar tugas administratif yang memberatkan, melainkan instrumen bagi pemerintah untuk mengukur detak jantung ekonomi daerah dan mengetahui jika ada kendala di lapangan.
Untuk membedah teknisnya, DPMPTSP menghadirkan Karni Issetiyawati, seorang praktisi andal OSS-RBA. Karni membongkar tuntas bagaimana kewajiban pelaporan investasi itu berjalan, mulai dari realisasi modal, penyerapan tenaga kerja, hingga masalah produksi.
Yang paling krusial dari sesi Karni adalah sosialisasi mengenai Klasifikasi Baku Lapangan Usaha Indonesia (KBLI) 2025. Mengacu pada Peraturan Badan Pusat Statistik Nomor 7 Tahun 2025, ada penyesuaian kode bidang usaha yang harus dipahami oleh pelaku usaha.
Bagi mereka yang sudah telanjur memiliki Nomor Induk Berusaha (NIB) lama, Karni memberikan semacam cheat sheet (panduan praktis) bagaimana mekanisme penyesuaian datanya agar bisnis mereka tetap terlindungi payung hukum yang valid.
Bisnis Cuan, Bumi Tetap Aman
Di era modern ini, bisnis yang bagus bukan cuma soal seberapa besar cuan (keuntungan) yang didapat, tapi seberapa peduli mereka pada kelestarian lingkungan. Konsumen Gen Z dan Milenial saat ini sangat kritis; mereka akan dengan mudah melakukan cancel culture pada brand atau pabrik yang terbukti mencemari sungai atau udara di sekitar tempat tinggal mereka.
Kesadaran ini sejalan dengan materi yang dibawakan oleh Rivan Agung Triawan, Penelaah Teknis Kebijakan Bidang Tata Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Provinsi Jawa Timur. Rivan memaparkan bahwa persetujuan lingkungan adalah syarat mutlak yang tak bisa ditawar dalam kegiatan berusaha.
Mengacu pada regulasi payung seperti Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri LHK Nomor 4 Tahun 2021, pelaku usaha kini dibimbing untuk menyiapkan dokumen lingkungan sesuai dengan "ukuran" dan dampak bisnis mereka. Jika pabriknya berskala masif, maka butuh Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL).
Untuk skala menengah, cukup Upaya Pengelolaan Lingkungan dan Upaya Pemantauan Lingkungan (UKL-UPL). Sedangkan untuk industri skala kecil atau rumahan, cukup dengan Surat Pernyataan Kesanggupan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL).
Hasil penapisan di sistem OSS akan menentukan dokumen mana yang harus diurus, sehingga UMKM tidak akan terbebani aturan yang diperuntukkan bagi industri raksasa.
Pada akhirnya, program Klinik Investasi Keliling ini adalah sebuah ruang komunikasi dua arah yang menyehatkan. Pemerintah datang tidak dengan membawa pentungan denda, melainkan membawa solusi.
Nah, mari bahas! Buat kalian yang lagi ngerintis bisnis kecil-kecilan atau bahkan udah punya badan usaha sendiri, gimana sih pengalaman kalian saat pertama kali berhadapan sama sistem perizinan kayak OSS atau ngurus SPPL? Apakah ngerasa terbantu banget sama digitalisasi sekarang, atau masih nemuin error yang bikin geregetan?
Editor : Redaksi