Menuju 2045: Visi Sri Harjono Wujudkan Kesejahteraan Pekerja dan Politik yang Sehat
SURABAYA, maribahas.com - Frasa "Indonesia Emas 2045" belakangan ini rasanya sudah jadi semacam mantra ajaib yang diulang-ulang di berbagai seminar, pidato kenegaraan, hingga debat politik. Narasinya selalu terdengar megah: Indonesia akan jadi negara maju di usia ke-100 tahun kelak.
Tapi, kalau kita mau jujur dan melihat realitas di lapangan hari ini, pertanyaan terbesarnya adalah: Peta jalannya ke sana itu bentuknya kayak gimana, sih?
Sebab, buat Gen Z dan Milenial yang hari ini masih pusing mikirin cicilan, susahnya cari kerja yang layak, sampai harga sembako yang fluktuatif, visi 2045 itu kadang terasa seperti utopia di awang-awang.
Keresahan ini ternyata ditangkap dengan sangat jeli oleh Sri Harjono, mantan anggota Dewan Pertimbangan Presiden (Wantimpres). Dalam sebuah agenda bedah buku dan sarasehan di Surabaya pada Minggu (1/11/2026), ia membedah habis-habisan isi bukunya yang berjudul Membangun Indonesia untuk Kejayaan Nusantara.
Buku ini bukan sekadar kumpulan teori usang, melainkan sebuah tawaran cetak biru (peta jalan) yang sangat berani. Sri Harjono menyoroti tiga pilar utama yang harus dirombak total jika kita benar-benar serius mau jadi negara maju: transformasi ekonomi, peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM), dan yang paling sensitif, reformasi politik serta hukum.
Ilusi Angka Ekonomi dan Realitas Pekerja Informal
Selama ini, kita sering banget disuguhi berita dengan headline yang membanggakan angka Pertumbuhan Domestik Bruto (PDB) atau pertumbuhan ekonomi yang diklaim meroket sekian persen. Tapi, anehnya, pertumbuhan itu sering kali nggak kerasa efeknya di dompet rakyat menengah ke bawah.
"Kita perlu mengubah orientasi pembangunan, tidak hanya mengejar angka pertumbuhan ekonomi, tetapi juga memastikan masyarakat mendapatkan kesejahteraan dan kesempatan untuk berkembang," kritik Sri Harjono.
Pernyataan ini sangat menampar sistem ekonomi kita yang sering kali hanya berpihak pada segelintir pemodal besar.
Salah satu isu paling krusial yang dibedah dalam peta jalan ini adalah bom waktu bernama sektor informal. Di era digital ini, banyak anak muda yang terjebak dalam gig economy atau menjadi pekerja informal (seperti driver ojol, freelancer tanpa kontrak jelas, hingga pekerja harian lepas).
Kelihatannya memang fleksibel dan keren, tapi di balik itu, mereka tidak punya jaminan pensiun, asuransi kesehatan yang memadai, atau kepastian jenjang karier.
Sri Harjono menargetkan sebuah lompatan besar: proporsi tenaga kerja formal di Indonesia harus bisa menyentuh angka 70 persen pada tahun 2045. Ini bukan target kaleng-kaleng.
"Kita harus mendorong transformasi ekonomi agar masyarakat tidak hanya memperoleh pekerjaan, tetapi juga mendapatkan kepastian dan perlindungan dalam bekerja," tegasnya.
Untuk mencapai level 70 persen pekerja formal itu, negara nggak bisa cuma mengandalkan sektor jasa. Harus ada reindustrialisasi berskala besar dan transformasi di sektor pertanian.
Artinya, kita harus kembali membangun pabrik-pabrik pengolahan yang menyerap banyak tenaga kerja ber-SK, dan sektor pertanian nggak lagi identik dengan kemiskinan. Di saat bersamaan, institusi koperasi harus diperkuat agar ekonomi kerakyatan benar-benar punya nilai tambah, bukan sekadar pelengkap penderita.
Kedaulatan di Era Turbulensi Global
Kalau ekonomi sudah jalan, pilar selanjutnya adalah kedaulatan. Dalam bukunya, Sri Harjono menempatkan empat kedaulatan utama yang tidak bisa ditawar lagi menuju 2045: kedaulatan pangan, energi, air, dan digital.
Empat hal ini adalah nyawa dari sebuah negara modern. Buat apa kita punya gedung-gedung pencakar langit kalau beras dan garam masih harus impor? Buat apa kita punya jaringan internet 5G kalau kedaulatan digital kita (termasuk data pribadi warga negara) dengan gampang bocor dan dikuasai oleh platform asing?
Tentu saja, semua agenda kedaulatan ini mensyaratkan infrastruktur yang merata dan layanan kesehatan yang mumpuni. SDM kita nggak akan bisa bersaing di tingkat global kalau masalah stunting (tengkes) dan gizi buruk saja masih jadi PR tahunan di berbagai daerah.
Reformasi Politik: Memutus Rantai Oligarki Partai
Nah, ini adalah bagian paling menarik sekaligus paling berani dari pemikiran Sri Harjono. Sehebat apa pun konsep ekonomi dan teknologi yang kita punya, semuanya akan hancur lebur kalau sistem politik dan hukumnya masih transaksional.
Dalam ranah reformasi politik, ia mengusulkan dua hal yang pasti bakal bikin panas telinga para elite: pembatasan masa jabatan Ketua Umum Partai Politik dan pembiayaan partai bersumber dari APBN.
Usulan pertama adalah kritik tajam terhadap fenomena oligarki di dalam tubuh partai. Di Indonesia, bukan rahasia lagi kalau ada posisi ketua umum partai yang dijabat oleh orang yang sama selama belasan hingga puluhan tahun, seolah-olah partai itu adalah perusahaan keluarga.
Dengan membatasi masa jabatan ketua umum, Sri Harjono ingin mendorong sistem meritokrasi. Artinya, anak-anak muda yang pintar, berintegritas, dan punya kapasitas (meski tidak punya "darah biru" politik) punya kesempatan yang sama untuk memimpin partai.
Usulan kedua soal pembiayaan partai dari APBN mungkin terdengar kontroversial di telinga masyarakat yang sudah terlanjur apatis. Mengapa uang pajak kita harus dipakai buat membiayai partai? Logikanya begini: selama ini, karena tidak ada pendanaan resmi yang cukup, partai politik sering kali terpaksa "mengemis" ke cukong atau oligarki pemodal untuk membiayai kampanye.
Akibatnya, saat calon dari partai itu menang dan menjadi pejabat, kebijakan yang dikeluarkan hanya akan menguntungkan si pemodal, bukan rakyat. Dengan dibiayai penuh oleh negara, partai politik bisa lepas dari cengkeraman bandar dan pengawasannya bisa dilakukan secara transparan lewat audit publik.
Pada akhirnya, semua pembenahan sistem politik ini harus dikawal oleh hukum yang punya gigi. Sri Harjono menegaskan bahwa pemberantasan korupsi dan penegakan hukum yang konsisten adalah fondasi mutlak.
"Pertumbuhan ekonomi membutuhkan tata kelola pemerintahan yang kuat dan penegakan hukum yang konsisten. Karena itu, reformasi politik dan hukum harus berjalan beriringan dengan pembangunan ekonomi," pungkasnya.
Nah, mari bahas! Dari semua peta jalan yang ditawarkan Sri Harjono, mana yang menurut kalian paling urgent buat dibenahi sekarang juga?
Apakah soal kepastian status pekerja formal biar Gen Z nggak cuma jadi "kuli digital", atau justru usulan membatasi masa jabatan Ketum Parpol biar politik kita lebih segar?
Editor : Redaksi